Cegah Kerawanan Pilkada, Bawaslu Gelar Rakor Stakeholder di Papua Barat





Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholder serta Pelatihan Media Massa dan Ormas dalam rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Sabtu (17/12) di Manokwari.

Manokwari, Badan Pengawas Pemilu – Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Papua Barat tahun 2017, Bawaslu RI bersama Bawaslu Papua Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholder serta Pelatihan Media Massa dan Ormas dalam rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Sabtu (17/12), di Mansinam Beach Hotel, Manokwari.

 

Kegiatan ini dihadiri Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah, Wakapolda Papua Barat, Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota, tim sukses ketiga pasangan calon, serta media massa dan Ormas se-Provinsi Papua Barat.

 

Dalam kesempatan itu, Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah mengatakan bahwa Provinsi Papua Barat dikategorikan pada tingkat kerawanan tinggi, karena masih adanya malpraktek Pemilu, kecurangan dalam proses pemilihan suara.

 

“Ini yang sering terjadi dan menjadi persoalan di setiap Pilkada, akibatnya Pilkada berakhir tidak bermartabat dan tidak berkualitas. Jangan tanya siapa yang rugi, ya pastinya masyarakat,” ujarnya.

 

Kedepan, kata Nasrullah, pada Pilkada 2017, masyarakat, tim sukses dan semua kandidat harus berkompetisi yang sehat, bermartabat dan berkualitas serta utamakan kejujuran.

 

Ia menilai Papua Barat dikenal sebagai provinsi kental dan menjunjung tinggi adat istiadat, budaya dan santun dalam kehidupannya.

 

“Jangan saling menyakiti sesama, apalagi sesama masyarakat Papua. Kita beranjak dari proses kehidupan yang sama-sama sulit. Sangat disayangkan, Pilkada yang tidak bermartabat menciptakan keretakan dalam kehidupan kekeluargaan masyarakat Papua,” ujarnya.

 

Dia berharap, ke depan semua stakeholder dan masyarakat Papua Barat harus bisa memutarbalikkan fakta tidak adanya lagi kebiasaan manipulasi suara, malpraktek dan intimidasi, tetapi persaingan Pilkada yang sehat. “Provinsi ini harus bisa menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia, Pilkada dilakukan berdasarkan kejujuran, tanpa intimdasi, tanpa malpraktek dan tanpa manipulasi suara,” tandasnya.

 

Nasrullah yang juga Koordinator Divisi Sosialisasi, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu RI, mengajak Bawaslu Provinsi dan jajarannya untuk merapatkan barisan bersama tokoh masyarakat, agama, adat, pemuda, perempuan, serta pihak kepolisian agar bisa mengubah fakta Papua Barat rawan konflik dengan pembuktian pada Pilkada 2017 mendatang.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia